GIRI MENANG–Kerja keras para pendamping desa di Lombok Barat (Lobar) selama lima tahun terakhir membuahkan hasil. Para pendamping desa ini mendapatkan piagam penghargaan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019.

Penghargaan diberikan pada saat Rakor P3MD Provinsi NTB Tahap II di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (2/12/2019) dengan dihadiri langsung Direktur PMD pada Kementerian Desa PDTT RI, M. Fachri, S.STP, M.Si. “Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat termasuk dari tiga Kabupaten di NTB yang Progres IDM nya tercepat. Ini adalah penghargaan bagi Tim Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat, baik Tenaga Ahli, Pendamping Tenis Kecamatan dan PLD. Jumlah keseluruhan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat 59 orang,” Kata Koordinator Pendamping Kabupaten Lombok Barat yang akrab dipanggil Guru Abing ini.

Pada kesempatan ini, Direktur PMD menyoroti Program Inovasi Desa yang digulirkan Kementerian Desa PDTT RI mulai akhir 2017. Dari Program Inovasi Desa ini telah lahir banyak sekali inovasi baik dalam bidang infrastruktur, kewirausahaan maupun pengembangan sumber daya manusia.“Inovasi yang telah kita hasilkan telah di-capturing oleh TV nasional, hal ini membuktikan bahwa inovasi yang telah kita hasilkan bukanlah inovasi kaleng,” ujarnya.

Direktur PMD ini juga memberikan apresiasi kepada Provinsi NTB yang pada 2018 dalam Bursa Inovasi Desa telah menampilkan 450 inovasi sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Panitia Rakor sebelumnya.

Selanjutnya Direktur yang dikenal low profile  ini meminta kepada semua Kepala Desa beserta jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ia berharap agar ada  kecamatan di NTB yang salah satu desanya memiliki ciri khusus seperti Desa Ramah Anak ataupun Desa Ramah Lansia, di mana seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk anak-anak maupun lansia tersedia di desa tersebut.

Hal lain yang menjadi sorotan Direktur ini adalah Indek Desa Membangun (IDM) yang diinisiasi Kementerian Desa PDTT RI. Data IDM sudah banyak digunakan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah provinsi dalam merancang program dan kegiatan.

Semestinya data IDM juga menjadi acuan pemerintah mulai dari pusat hingga desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update. “Jangan sampai kita melaksanakan program dan kegiatan yang tidak ada basis data,” pintanya.

Dalam rakor yang dihadiri 95 peserta dari unsur Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, Dinas PMPD Dukcapil Provinsi  serta perwakilan kepala desa ini, Direktur PMD juga menyinggung tentang Dana Desa yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah.

Secara khusus Direktur yang menggawangi Dana Desa ini meminta kepada kepala desa agar pandai-pandai memilih kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Jangan sampai Dana Desa dipergunakan untuk membiayai banyak kegiatan namun hasilnya tidak maksimal. “Lebih baik 3 atau 4 kegiatan dibiayai namun hasilnya bisa maksimal dan tuntas,” tegasnya.

Lebih jauh Direktur ini juga menyampaikan bahwa banyak berita yang didengar, dimana pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat karena ketidakharmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Untuk itu Direktur meminta supaya Camat dapat segera memediasi ketika mendengar di wilayahnya ada kepala desa dan BPD yang hubungannya tidak harmonis. Jangan sampai ketidakharmonisan tersebut menghambat proses administrasi dan berujung pada lambannya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengarahan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, Direktur PMD juga memaparkan tentang arahan presiden dalam pembangunan periode 2020-2024, yaitu penyederhanaan birokrasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kualitas SDM, deregulasi peraturan perundangan-undangan, dan transformasi ekonomi. Di samping menjelaskan pula tentang arah kebijakan Kementerian Desa PDTT maupun strategi pencapaiannya.

Sebelum itu, Ketua Panita Rakor P3MD Hendra Saputra, S.STP melaporkan bahwa Dana Desa yang dikucurkan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Bila pada tahun 2015 jumlah Dana Desa yang masuk di NTB sebesar Rp301.575.525.748,- maka pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi Rp1.181.329.455.000,-.

Dana Desa ini sedikit banyak telah berperan dalam mendongkrak status daerah tertinggal 7 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di NTB. Pria berkacamata ini juga menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa yang diamanatkan Permendesa sejalan dengan 8 program prioritas Pemprov NTB Gemilang, yaitu Sistem Kebencanaan NTB Satu Data, Industrialisasi, Desa Wisata, Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Beasiswa; Investasi dan Kerjasama. “Dari tahun ke tahun sejak 2015-2019 progres perkembangan desa Kabupaten Lombok Barat sangat cepat, sampai tahun ini tersisa dua desa tertinggal yaitu Desa GGI dan Mareje, yang semula 35 desa tertingal menjadi tersisa 2 desa saja. Tetapi kita punya PR besar, bukan saja mendampingi permasalahan-permasalahan pembangunan desa tetapi mendukung program prioritas pembangunan pemrintah daerah dan provinsi misalnya penanganan stunting, pengelolaan sampah dan penurunan kemiskinan dengan advokasi secara menyeuluh ke desa-desa.  Untuk itu kami akan menindak lanjuti arahan pak Direktur untuk menjadikan IDM sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update,” pungkasnya. (ami)

Sumber: https://radarlombok.co.id/pendamping-desa-lombok-barat-raih-penghargaan-idm-2019.html