Berita Desa

[OPINI]: TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA, ANTARA NORMA DAN REALITA

Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana  Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa atau Sekdes dibantu oleh Staf Sekretariat yakni Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU & Umum), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan).

Sedangkan Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas atau satgas kewilayahan yang dilaksanakan oleh seorang Kepala Dusun atau Kadus. Sementara Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dengan personalia Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pem), Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra), dan Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan).

Dengan pengertian di atas maka secara hierarki Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi berada pada posisi yang setara yakni dalam garis linier sebagai pembantu Kepala Desa, Berbeda halnya dengan Kepala Urusan yang merupakan Staf Sekretariat, statusnya merupakan pembantu Sekretaris Desa.

Ketentuan ini secara normatif tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 (Permendagri 84/2015) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Namun dalam prakteknya, Sekretaris Desa menjadi orang nomor dua dalam struktur organisasi Pemerintah Desa, disusul pada posisi ketiga yakni Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

Fakta tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama karena didukung oleh kiprah Kepala Desa sendiri dalam memperlakukan anak buahnya. Dalam segala hal yang tidak bisa ditanganinya, Kepala Desa akan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pertama kali kepada Sekretaris Desa, bahkan untuk perkara-perkara yang tergolong strategis. Lalu, garis komando akan bergeser ke level berikutnya yang menempatkan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun seakan-akan dibawah Sekretaris Desa.

Tentu hal ini tidak menjadi masalah dan tidak menimbulkan konflik atau gejolak diantara Perangkat Desa, karena semua pihak secara sadar menjalankan kebiasaan ini tanpa sikap kritis. Tentu Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan juga tidak melakukan koreksi sesuai Permendagri tersebut, selama roda pemeritahan berjalan efektif dan kondusif.

 

Kontradiksi Fungsi Perangkat Desa Secara Normatif dan Praktek

Menurut ketentuan Permendagri 84/2015, tugas Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas dimaksud selanjutnya didelegasikan kepada pembantu-pembantunya menurut fungsi-fungsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Mari kita tinjau anomali fungsi masing-masing Perangkat Desa berikut ini.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Permendagri 84/2015 Praktek di Lapangan

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:

  1. tata naskah;
  2. admnistrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  3. penataan administrasi Perangkat Desa;
  4. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
  5. penyiapan rapat;
  6. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas; dan
  7. pelayanan umum.

Sebagian besar aktivitas harian Kaur TU dan Umum sudah sesuai dengan norma, kecuali pelayanan umum.

Dalam penilaian subyektif Penulis, Kaur TU dan Umum sudah melaksanakan ketatausahaan tata naskah; administrasi surat menyurat (arsip dan ekspedisi); penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor; penyiapan tempat rapat; dan pengadministrasian aset (inventarisasi, perjalanan dinas).

Fungsi pelayanan umum sehari-hari dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan.
 
Kepala Urusan Keuangan  
Permendagri 84/2015 Praktek di Lapangan

Melaksanakan urusan keuangan seperti:

  1. pengurusan administrasi keuangan;
  2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. verifikasi administrasi keuangan;
  4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 Tidak ditemukan perbedaan antara praktek harian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan kadang Kaur Keuangan dapat mengemban tugas lebih dari yang seharusnya (melaksanakan perintah Kepala Desa).
 
Kepala Urusan Perencanaan  
Permendagri 84/2015 Praktek di Lapangan

Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti:

  1. menyusun rencana APBDesa;
  2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi program;
  4. penyusunan Laporan.

Seluruh tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendagri dalam pantauan subyektif Penulis telah dilaksanakan, kecuali penyusunan Laporan.

Penyusunan Laporan beralih kepada Kaur Keuangan, baik tentang penggunaan uang maupun administrasi lainnya.

 

Kepala Seksi Pemerintahan
Permendagri 84/2015 Realita

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;

2. Menyusun rancangan regulasi Desa;

3. Pembinaan masalah pertanahan;

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengeloaan wilayah;

6. pengeloaan Profil Desa.

Sebagian besar tugas harian Kasi Pem telah sesuai ketentuan, kecuali menyusun rancangan regulasi Desa yang sampai saat ini dirancang oleh Sekdes.

Tumpuan pekerjaan sangat dominan dalam pembinaan pertanahan (PBB dan jual-beli) dan trantib (sebagai Kasat BKD).
 
Kepala Seksi Kesejahteraan
Permendagri 84/2015 Realita

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna.

 Kasi Kesra lebih dominan sebagai koordinator terlaksananya kegiatan Posyandu, pendataan kemiskinan (yatim, disabilitas, stunting), dan lain-lain terkait kesejahteraan.
 
Kepala Seksi Pelayanan
Permendagri 84/2015 Realita

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanan hak dan kewajiban masyarakat;

2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;

3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kasi Pelayanan bertransformasi menjadi front liner yang melayani semua jenis kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Kasi Pelayananlah yang menjadi orang pertama dan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait adminduk, administrasi pernikahan, dan lain-lain.

 

Kepala Dusun
Permendagri 84/2015 Realita

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindugnan masyarakat, mobilitas kependudkan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

2. Mengawasi pelaksanan pembangunan di wilayahnya;

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tidak ada hal yang mencolok terkait tugas dan fungsi Kadus, sangat fleksibel tergantung dinamika masyarakat di wilayah masing-masing.

Kadus menjadi penanggung jawab ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai ujung tombak informasi, dan pelindung masyarakat.

 

Pada akhirnya, Kepala Desalah yang menjadi penanggung jawab segala urusan pemerintahan Desa, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya. Tidak ada kondisi ideal tentu saja, berjalannya roda pemerintah secara efektif dan efisien serta terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat tentu menjadi hal yang jadi fokus utama. Wallahu a'lam.

 

Beri Komentar

CAPTCHA Image